Bandar Lampung — Upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian memasuki babak baru. Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat di Lampung resmi menandatangani Pakta Integritas bersama Polda Lampung, Kamis (13/11/2025), di Mapolda Lampung.
Kesepakatan ini menjadi tonggak awal gerakan Reformasi Polri Lampung, yang menekankan komitmen bersama untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas hukum di daerah.
Langkah tersebut lahir dari dialog terbuka antara mahasiswa, masyarakat, dan pejabat kepolisian, yang digelar untuk mencari solusi konstruktif atas persoalan hukum dan kinerja aparat di lapangan.
“Gerakan ini bukan tentang konfrontasi, tetapi tentang aspirasi dan solusi bersama untuk memperbaiki institusi kepolisian,” demikian tertulis dalam isi pakta integritas tersebut.
Tujuh Agenda Reformasi Polri di Lampung
Dalam dokumen yang disepakati, para mahasiswa dan perwakilan masyarakat mengajukan tujuh tuntutan utama kepada Kapolda Lampung, antara lain:
-
Penegakan profesionalisme dan integritas di seluruh jajaran Polri Lampung.
-
Penyelesaian kasus hukum yang mandek di Polresta Bandar Lampung secara transparan.
-
Evaluasi dan pergantian Kapolresta serta Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung yang dinilai gagal menjalankan tugas profesional.
-
Keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas proses hukum.
-
Penolakan terhadap kriminalisasi terhadap mahasiswa, masyarakat, dan aktivis.
-
Evaluasi total terhadap penyidik yang disinyalir menyalahgunakan kewenangan.
-
Peningkatan standar rekrutmen Polri, minimal lulusan perguruan tinggi, serta penguatan kualitas pelayanan publik.
Selain tujuh poin tersebut, kedua pihak juga menyetujui empat komitmen bersama, di antaranya menjaga kondusivitas, menindaklanjuti aspirasi secara transparan, dan memastikan hasil dialog dikawal hingga menghasilkan perubahan nyata.
Polda Lampung: “Masukan Mahasiswa Jadi Energi Perubahan”
Direktur Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan, mengapresiasi langkah mahasiswa yang memilih jalur dialog sebagai wadah menyampaikan aspirasi.
“Kami berterima kasih atas masukan yang membangun. Ini menjadi energi bagi kami untuk berbenah dan berubah ke arah yang lebih baik,” ujar Indra.
Ia juga menyebut dua isu tambahan yang diangkat dalam dialog, yakni penguatan mekanisme supervisi dan evaluasi internal terhadap aparat di lingkungan Polresta Bandar Lampung. Pihaknya berkomitmen menindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan hukum yang berlaku.
Mahasiswa dan Masyarakat: “Kami Akan Terus Mengawal Reformasi Polri”
Perwakilan masyarakat, Al Fadilah Syahadi, mengungkapkan apresiasi terhadap sikap terbuka Polda Lampung.
“Awalnya kami berencana aksi, tapi karena diberikan ruang dialog, kami memilih jalur komunikasi damai. Kami akan terus mengawal agar Polri benar-benar berubah,” ujarnya.
Sementara itu, Rafly, mahasiswa Universitas Lampung, menegaskan bahwa langkah ini adalah hasil konsolidasi bersama untuk memperkuat agenda reformasi kepolisian.
“Tujuh poin sudah kami sampaikan, dan Polda berkomitmen menindaklanjuti. Ini sejalan dengan semangat nasional untuk mereformasi Polri dan memulihkan kepercayaan publik,” katanya.
Langkah Awal Menuju Sinergi Baru
Penandatanganan pakta integritas ini dipandang sebagai simbol sinergi baru antara aparat kepolisian dan masyarakat sipil di Lampung, sekaligus momentum penting menuju reformasi kelembagaan Polri di tingkat daerah.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pondasi bagi hubungan yang lebih transparan, adil, dan humanis antara Polri dan masyarakat, serta menegaskan komitmen bersama untuk menegakkan hukum dan keadilan di Bumi Ruwa Jurai. (*)
